Proses hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang membagi perjalanan perkara menjadi beberapa tahapan sistematis.
## 1. Tahap Penyidikan
Penyidikan dilakukan oleh penyidik (Polri atau PPNS) untuk mengumpulkan bukti. Tahap ini meliputi pemeriksaan saksi dan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan rekonstruksi. Waktu penyidikan maksimal 60 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Penyidik wajib menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum setelah selesai.
## 2. Tahap Penuntutan
Setelah berkas dinyatakan lengkap (P21), penuntut umum mempersiapkan tuntutan. Tahap ini meliputi analisis bukti dan pasal yang diterapkan, serta penyusunan surat dakwaan. Penuntut umum memiliki peran sentral dalam membawa perkara ke pengadilan. Penuntutan dilakukan demi hukum dan tidak boleh ditunda tanpa alasan yang sah.
## 3. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan
Terdiri dari pemeriksaan pendahuluan (verifikasi berkas), pemeriksaan pokok perkara (pembacaan dakwaan, pembuktian, pledoi, replik-duplik), dan pembacaan putusan. Sidang pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Hakim memutus perkara berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku.
## 4. Tahap Banding dan Kasasi
Jika pihak tidak puas dengan putusan, dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 hari. Banding adalah pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi. Kasasi adalah pemeriksaan最后 instance oleh Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari setelah putusan banding. Kasasi bukan pemeriksaan ulang fakta, melainkan pemeriksaan formal dan hukum.
## 5. Eksekusi dan Rehabilitasi
Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), dilakukan eksekusi. Terpidana berhak mengajukan grasi kepada Presiden, amnesti, atau rehabilitasi jika putusan diubah atau dibatalkan. Eksekusi hukuman badan dilakukan oleh jaksa. Eksekusi denda dilakukan dengan memperhitungkan aset terpidana.
Penting: setiap tahap memiliki tenggat waktu ketat. Keterlambatan dapat berakibat gugurnya proses hukum. Pendampingan advokat sejak dini sangat krusial untuk memastikan hak-hak hukum klien terpenuhi di setiap tahapan.